JUANGPOS.COM (Meulaboh) – Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh, Teuku Raja Keumangan bersama sejumlah kepala daerah di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh yang terdampak banjir ikuti rapat koordinasi dan evaluasi pascabencana bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Teuku Umar Setdakab Aceh Barat, Meulaboh Sabtu (3/1/2026).
Rapat koordinasi ini secara khusus membahas pelaksanaan penanganan darurat bencana hidrometeorologi akibat siklon senyar serta persiapan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di wilayah Barat Selatan Aceh, termasuk Kabupaten Nagan Raya yang mengalami dampak cukup signifikan.
Dalam forum tersebut, Bupati TRK menyampaikan pentingnya dukungan penuh pemerintah pusat melalui BNPB, khususnya untuk percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak banjir di Beutong Ateuh Banggalang.
“Kami sangat berharap dukungan penuh pemerintah pusat melalui BNPB agar pembangunan Huntara dapat dipercepat, terutama bagi masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, sehingga warga dapat menempatinya sebelum memasuki bulan suci Ramadan,” ujar Bupati TRK di hadapan Kepala BNPB.
Menurut TRK, percepatan pembangunan Huntara merupakan kebutuhan mendesak guna menjaga stabilitas sosial, kesehatan, serta kondisi psikologis masyarakat terdampak, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
Selain hunian, Bupati Nagan Raya juga menyampaikan kondisi infrastruktur dasar yang masih memerlukan penanganan segera.
“Di Beutong Ateuh, kita masih membutuhkan pasokan air bersih. Listrik juga belum sepenuhnya normal, namun pihak PLN telah menempatkan genset berkapasitas besar di lokasi untuk membantu kebutuhan listrik masyarakat,” jelasnya.
Bupati TRK turut menyoroti kebutuhan mendesak di wilayah Darul Makmur, khususnya terkait akses penghubung antardesa.
“Untuk masyarakat Darul Makmur, kita membutuhkan jembatan gantung, karena panjang jembatan yang putus di Desa Alue Waki lebih dari 50 meter, sehingga tidak dapat ditangani dengan jembatan bailey,” ungkap Bupati TRK.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyambut baik masukan dan permintaan para kepala daerah.
Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mengoptimalkan langkah-langkah percepatan penanganan bencana, baik pada tahap tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah konkret penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan penanganan bencana berjalan cepat, tepat, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat terdampak. (adv)
Editor : Zulfikar
